Jakarta – Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Provinsi NTB menandatangani nota kesepahaman Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim (PRKBI). Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan secara bersamaan dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu, Maluku, dan Sumatera Utara di Ruang Beny S Mulyana (BSM) Kantor Kementerian PPN/BAPPENAS pada Selasa, 15 Agustus 2023.
Penandatanganan MoU ini merupakan langkah maju sebagai komitmen Pemerintah Provinsi NTB menuju Net Zero Emission pada tahun 2050. NTB memiliki program strategis terkait rehabilitasi hutan dan lahan, penanganan sampah, energi terbarukan yang sinergis dengan PRKBI dan mendukung SDGs. Program NTB Hijau, pada praktiknya seluruh lapisan masyarakat telah berpartisipasi dalam proses penghijauan dan konservasi di NTB melalui gerakan masyarakat dan mitra pembangunan.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd dalam sambutannya menjelaskan “Luas area penghijauan dan konservasi mencapai 153.000 ha melalui APBD, APBN, IPPKH, organisasi kemasyarakatan, kerja sama dengan desa-desa, dan konservasi yang dilakukan bekerja sama dengan Islamic Relief Indonesia”.
Wakil Gubernur NTB berharap kesepakatan yang telah tertuang dalam nota kesepahaman tersebut dapat dijalankan dengan baik di lapangan, dukungan dari berbagai pihak termasuk mitra pembangunan menjadi kunci dalam menjalankan kesepakatan tersebut.
Kerjasama yang dilakukan dengan mitra pembangunan seperti Islamic Relief Indonesia selama ini sudah sangat baik, dan berharap kedepannya dapat terus berlanjut untuk bersama-sama mendukung pemerintah NTB dalam mewujudkan NTB Net Zero Emission di tahun 2050.
“Terima kasih kepada Islamic Relief Indonesia yang terus mendukung Pemerintah Provinsi NTB hingga penandatanganan nota kesepahaman PRKBI ini,” ujar Ibu Dr. Sitti Rohmi Djalilah saat wawancara setelah penandatanganan nota kesepahaman PRKBI.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi NTB melalui BAPPEDA NTB bersama dengan Mitra Pembangunan seperti Islamic Relief Indonesia, KONSEPSI, PT. ESL, dan Akademisi Universitas Mataram telah melakukan persiapan sejak bulan Oktober 2022. Tahapan demi tahapan dilakukan mulai dari sosialisasi dan workshop PRKBI kepada para pemangku kepentingan di NTB, pelatihan tim penginput data aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim pada aplikasi AKSARA, penyusunan matrik kegiatan PRKBI Provinsi NTB, penyusunan draf MoU PRKBI antara BAPPENAS dan Pemerintah Provinsi NTB, dan baru-baru ini telah diadakan lokakarya finalisasi draf dokumen rencana PRKBI Provinsi NTB.
CEO Islamic Relief Indonesia, bapak Nanang Subana Dirja mengungkapkan rasa bahagianya “Langkah strategis pemerintah provinsi NTB dalam memasukkan isu pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim ke dalam rencana Pembangunan jangka menengah (dan jangka panjang) sangat sejalan dengan prinsip Islamic Climate Justice yang diusung Islamic Relief, karena dapat berkontribusi langsung pada upaya perbaikan planet bumi yang semakin panas, yang sekaligus juga berupaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan mengedepankan kesejahteraan masyarakat,” tutup bapak Nanang.
