Pada hari Rabu (10 February 2021), telah dilakukan diskusi terfokus secara online menghadirkan para pemangku kepentingan kunci dari Kuasa Pemangku Hutan (KPH), Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup, serta Islamic Relief dan mitra-mitranya (Konsepsi, Mitra-samya, LP2DPM, LP2DER, dan Lensa). Hadir dalam diskusi tersebut 8 KPH dari pulau Sumbawa dan pulau Lombok.
Kegiatan diskusi terfokus tersebut digagas dengan dua alasan. Pertama, untuk menyelaraskan program perhutanan sosial yang bertumpu pada satu tujuan, yaitu hutan lestari dan rakyat sejahtera. Kedua, untuk memulai inisiatif baru dalam program perhutanan sosial yang diintegrasikan dengan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Sebelumnya, Islamic Relief dan Konsepsi beserta Kelompok Kerja Perubahan Iklim yang terdiri atas perwakilan – perwakilan pemerintah dan NGO serta akademisi pada tahun 2019 lalu telah menghasilkan Rencana Aksi Daerah (RAD) Adaptasi Perubahan Iklim periode 2019 – 2023. Oleh karena itu pada pertemuan tersebut digulirkan gagasan rencana konvergensi antara adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi NTB memberikan pesan pada sambutan pembukaannya bahwa kerjasama multipihak dalan menangani perubahan iklim sangat diperlukan. Oleh karena itu, kegiatan FGD ini diharapkan dapat menghasilkan sebuah konsep jangka panjang untuk mencapai hutan lestari dan masyarakat sejahtera dengan konvergensi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.
Sementara itu, para kepala KPH yang hadir menyampaikan bahwa akan terlibat aktif dalam rencana tindak lanjut yang direkomendasikan dari hasil diskusi, yaitu:
- Memperkuat kerja KPH dalam melakukan rehabilitasi hutan gundul yang mencapai 90 ribu hektar.
- Terlibat dalam mendorong keberpihakan semua pihak dalam mencapai hutan lestari dan rakyat sejahtera. Kerjasama lintas level selain dengan pemerintah daerah, kecamatan, desa, TNI, Polri, pihak swasta, dan NGO dalam membina para perambah hutan.
- Menjalin kerjasama dalam meningkatkan kualitas hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti porang, madu, daun kelor, dan lainnya sebagai wadah pembinaan para perambah hutan, yang dikombinasikan dengan peningkatan mata pencaharian keluarga perambah hutan di luar kawasan melalui program kampung iklim, desa mandiri pangan, dll.
- Akan terlibat aktif dalam meningkatan kapasitas personil dan masyarakat pemegang HKM dalam melaksanakan mitigasi perubahan iklim dengan mempertahankan 400 batang pohon tegakkan per hektar yang digabung dengan tanaman menguntungkan disertai dengan pengukuran penyerapan karbon melalui skema MRV.
Dalam kesempatan FGD tersebut salah seorang peserta yang hadir dari anggota DPRD Kabupaten Dompu menyatakan siap mengalokasikan dana sebesar 500 juta untuk kegiatan ini dan sekaligus mengajukan usulan agar Kabupaten Dompu dapat diberikan kesempatan untuk mendirikan pabrik porang.
Acara FGD online ini ditutup oleh Sekretaris Dinas LHK Provinsi NTB, dengan harapan apa yang dihasilkan dapat dilaksanakan dengan baik.