Yayasan Relief Islami Indonesia bersama mitranya TRANSFORM, KONSEPSI, LP2DER, LP2DPM, serta Kelompok Akademia dan Peneliti yang tergabung dalam Kelompok Kerja Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim provinsi NTB bekerja bersama-sama dengan pemerintah provinsi NTB yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA Provinsi NTB dan didukung penuh oleh BAPPENAS telah berhasil menyusun dokumen RENCANA PEMBANGUNAN RENDAH KARBON DAN KETAHANAN IKLIM 2025 – 2045.

Dalam proses penyusunan dokumen ini tidak kurang dari 50 kali pertemuan kelompok kerja telah dilakukan sejak tahun 2023, 10 kali pelatihan, serta beberapa kali workshop penyusunan dan konsultasi baik yang bersifat internal maupun yang melibatkan stakeholder yang lebih luas. Beberapa kali pertemuan konsultasi khusus dengan pimpinan provinsi dan Bappenas juga intensif dilakukan yang menunjukkan komitmen yang tinggi akan transformasi pembangunan ke arah ekonomi hijau ini. Beberapa pelatihan yang dilakukan mencakup pelatihan PEP (Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan) aksi iklim dengan menggunakan platform AKSARA. Yang kemudian diikuti dengan kerja intensif dari para staff untuk mengumpulkan data-data dan informasi iklim ke dalam platform AKSARA agar dapat menyusun baseline dari setiap sector yang berkaitan guna penyusunan scenario mencapai zero net emission.

Secara khusus, kelompok kerja ini telah dibekali dengan aplikasi System Dynamic, yang dikelola secara khusus oleh ahli System Dynamic dari Universitas Mataram, Dr Hairil Anwar, yang memungkinkan teridentifikasinya interlink antara 15 indicator yang ditetapkan dalam Green Economy Index. Data-data yang diinput ke dalam Platform AKSARA kemudiaan diolah ke dalam system dynamic yang memungkinkan terbentuknya CASUAL LOOP DIAGRAM (CLD) yang dapat mengilustrasikan hubungan dan umpan balik (CLD diagram) di antara indikator-indikator di dalam tiga pilar pembangunan ekonomi hijau: pertumbuhan ekonomi, kesejateran masyarakat, dan kelestarian lingkungan (termasuk serapan gas rumah kaca). CLD diagram ini memungkinkan para pengambil kebijakan di masing-masing sektor untuk menentukan Langkah di dalam program kerja pemerintah (PKP) dalam mempertahankan Business As Usual (BAU) atau justrru harus Dengan Upaya Tambahan (DUT) dalam mencapai tiga pilar ekonomi hijau.

Keberhasilan kerja bareng antara komponen Civil Society, Pemerintah, dan para akademia ini menandai era baru dalam menterjemahkan pentahelix di dalam menghadapi krisis iklim yang semakin menjadi. Pertanyaannya, seberapa besar kerja bareng ini dapat dipertahankan agar dokumen Rencana Pembangunan Rendah Karbon dan Ketahanan Iklim ini dapat terealisasi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Pertanyaan berikutnya tentunya adalah bagaimana hasil-hasil kerja pembangunan rendah karbon dan ketahanan iklim ini dapat dinikmati oleh semua golongan baik laki-laki maupun perempuan, anak-anak maupun orang tua renta, kelompok disable maupun manusia biasa, orang kota maupun desa termasuk mereka yang hidup sebagai kelompok marginal dan indigenous people. Intinya, ada pekerjaan rumah besar yang harus dikerjakan untuk memastikan bahwa manfaatnya dirasakan oleh semua tanpa kecuali, NO ONE LEFT BEHIND.